3 'Penyakit' Industri Tekstil Menunggu 'Obat' dari Jokowi

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah menyiapkan beberapa langkah penyelesaian masalah industri hulu tekstil yang sedang bermasalah. Para pengusaha tekstil sempat menyampaikan uneg-uneg ke Presiden Jokowi, pada Senin Siang (16/9).

Pemerintah sedang mengkaji sejumlah usulan yang disampaikan para pengusaha Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dan Asosiasi Produsen Serat Sintetis dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) terkait maraknya banjir impor tekstil dan produk tekstil, terutama di produk tengah yaitu kain, benang, dan printing.

Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto mengemukakan, beberapa poin yang dikaji pemerintah di antaranya masalah pertama harmonisasi tarif, kedua pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor kapas, dan ketiga kawasan industri khusus untuk menerima relokasi dari industri tekstil.

"Tadi saya laporkan bahwa kita sedang mengkaji harmonisasi bea masuk dari hulu sampai ke hilir supaya mengurangi impor," kata Menteri Perindustrian (Menperin), Airlangga Hartarto, usai mendampingi Presiden Joko Widodo menerima pengurus API dan APSyFI, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (16/9) seperti dikutip dari laman Setkab.

Menperin mengungkapkan, ekspor tekstil menunjukkan peningkatan. Namun, yang terjadi justru kecenderungan perlambatan pertumbuhan ekspor tekstil itu akibat banjirnya produk impor terutama di antara hulu dan hilir. Oleh karena itu, salah satu yang bisa dilakukan, menurut Menperin, adalah harmonisasi bea masuk.

Kedua, ada PLB (Pusat Logistik Berikat) yang bisa menjadi disrupsi. Oleh karena itu, lanjut Menperin, usulannya adalah dikembalikan ke KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor.

"Nanti itu kami kaji kembali," ujarnya.

Sementara terkait dengan bahan baku, Menperin Airlangga Hartarto mengemukakan, karena kita impor kapas, mereka minta agar PPN (Pajak Pertambahan Nilai)nya di nol kan, khusus untuk kapas karena kapas nilai tambahnya tidak ada karena sebagai bahan baku.

Hal lain, sambung Menperin, ada permohonan agar ada kawasan industri khusus untuk menerima relokasi dari industri tekstil, salah satunya nanti dicarikan di wilayah Jawa Tengah. Menurut Airlangga, pemerintah juga sedang mengkaji untuk mempersiapkan untuk relokasi itu dipermudah impor mesin tekstil yang tidak baru.

"Jadi terutama kalau relokasi mereka juga ingin memindahkan pabriknya, jadi itu akan dipermudah oleh pemerintah," ujar Airlangga. (hoi/hoi)

from CNBC Indonesia https://ift.tt/32KwYJo
via IFTTT