Sejak 2016 hingga Agustus 2019, secara kumulatif, ada 81 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sudah rampung dengan nilai investasi mencapai Rp 390 T. Salah satunya adalah mega proyek kelistrikan 35 ribu MW.
Dari Desember 2016-Juli 2019, antara lain: 3.768 MW sudah beroperasi (Rp101.7 T); 21.992,1 MW dalam tahap konstruksi; 7.515,1 MW sudah selesai Power Purchase Agreement (PPA) namun belum financial close; 1.453 MW dalam tahap pengadaan; dan 734 MW dalam tahap perencanaan.
Lalu, dari Januari-Agustus 2019, sebanyak 19 proyek dilaporkan sudah selesai dengan nilai investasi sebesar Rp 87,7 T. Proyek-proyek ini terdiri dari 3 bandara, 5 jalan, 4 kawasan, 2 smelter, 3 bendungan, dan 2 teknologi.
Ditemui usai rakor, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Isa Rachmatawarta, yang ikut dalam rakor menjelaskan jalannya rakor. Ia mengatakan peserta rakor membahas proyek-proyek secara umum, seperti tol. Ia mengatakan, Menko Darmin Nasution dalam rakor tadi juga mengingatkan agar proyek diselesaikan sesuai target yang ditetapkan.
"Tol karena paling banyak masalah di penggantian dana BUJT, karena ada pembayaran terlebih dahulu oleh BUJT," kata Isa, Senin (09/09/2019).
Sementara untuk proyek lainnya seperti bendungan, ia mengatakan sudah berjalan baik. Namun, ada beberapa usulan untuk membangun bendungan baru.
"Tapi ini (pembangunan bendungan baru) harus ditanyakan ke Presiden apakah memang akan dimasukan ke PSN," ucapnya.
Saat disinggung terkait PSN yang berpotensi mandeg dari target, Isa mengaku rakor telah membahas terkait upaya pencegahan agar proyek tidak mandeg dari target yang ditentukan.
"Sejauh ini, kalau 1, 2, 3, 6 bulan (mandeg) sesuatu yang ini, makanya rakor untuk bisa mencegah yang berlebihan, misalnya bergeser dari ininya (target)," kata Isa.
Ia mengkau tidak mengingat jumlah proyek yang dianggap berpotensi molor. Namun, untuk bagian yang menjadi bagian kelembagannya, terkait pengadaan tanah, ia mengaku tidak ada kendala.
"Pengadaan tanah ngga ada terkendala, semua dikerjakan. Kalau penggantian yang terkendala karena dokumen belum legkap, ada [...] seperti dijelaskan 2 Triliun yang dokumennya harus dicari lagi oleh BPK," tambahnya.
Terkait pengadaan tanah, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian, Wahyu Utomo, yang turut menghadiri rakor, mengatakan persoalan pengadaan tanah merupakan hal penting dalam pembangunan infrastruktur.
"Pengadaan tanah merupakan salah satu kunci dari pembangunan infrastruktur. Jadi, perlu ada penyederhanaan dan kecepatan dalam proses pengadaan tanah," kata Wahyu Utomo dalam keterang tertulis.
Berikut status kemajuan 223 proyek + 3 Program PSN sejak diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 sampai Agustus 2019.
- 51 proyek sudah selesai (Rp295 T)
- 27 proyek, 1 program ketenagalistrikan, dan 1 program pemerataan ekonomi dalam tahap konstruksi dan mulai beroperasi (Rp1.348 T)
- 23 proyek dalam tahap konstruksi dan akan beroperasi di 2019 (Rp154 T)
- 78 proyek dalam tahap konstruksi dan akan beroperasi setelah 2019 (Rp1.351 T)
- 5 proyek dalam tahap transaksi (Rp413 T)
- 39 proyek dan 1 program industri pesawat dalam tahap penyiapan (Rp621 T)
(gus/gus)
from CNBC Indonesia https://ift.tt/2ZO0bpW
via IFTTT
0 Comments:
Post a Comment