"Benny Wenda main, ya mereka mau ngejar dalam rangka apa? Kejar dalam rangka tanggal 9, itu ada rapat Komisi HAM di Jenewa. Jadi mereka sengaja agar bikin rusuh segala macam agar di sana ada suaranya Papua rusuh, tanggal 9 itu," kata Tito saat konferensi pers di RS Bhayangkara, Abepura, Papua, Kamis (5/9/2019), seperti dilansir detik.com.
Kemudian, lanjut Tito, pada 23-24 September akan digelar Sidang Majelis Umum PBB. Di forum itu, semua negara bisa menyampaikan pandangannya.
"Tapi tidak ada agenda mengenai Papua. Tapi nanti sengaja bola dilempar ada beberapa unsur eksternal, satu-dua negara didekati untuk supaya angkat isu itu, supaya nendang bikin rusuh di sini," ujarnya.
"Tujuannya itu. Nggak ada yang lain, siapa yang main? Benny Wenda. Titik," lanjut Tito.
Tito mengatakan kelompok Benny Wenda tidak memikirkan soal masyarakat Papua yang terimbas kerusuhan. Menurut dia, tindakan memanfaatkan situasi ini tidak bisa dibenarkan. Untuk itu, Polri akan mengejar Benny Wenda dan kelompok yang membuat kerusuhan di Papua.
"Kasihan itu korban masyarakat, nanti Tuhan yang membalas, ingat pembakaran ada korban, meninggal, itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan," sebut Tito.
Kemarin, UN High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet memberikan pernyataan terkait perkembangan terkini di Papua dan Papua Barat. Ia mengaku 'terganggu' dengan eskalasi kekerasan dalam dua pekan terakhir di kedua provinsi tersebut.
"Ini adalah bagian dari tren yang telah kami amati sejak Desember 2018. Kami pun telah mendiskusikan keprihatinan kami dengan pihak berwenang Indonesia," ujar Bachelet. "Seharusnya tidak ada tempat untuk kekerasan semacam itu di Indonesia yang demokratis dan beragam. Saya mendorong pihak berwenang untuk terlibat dalam dialog dengan rakyat Papua dan Papua Barat mengenai aspirasi dan keprihatinan mereka," lanjutnya.
Dalam kesempatan itu, Bachelet juga mendorong Pemerintah Republik Indonesia untuk memulihkan layanan internet. Sebab, internet yang terganggu justru dapat membatasi komunikasi sehingga berpotensi memperburuk ketegangan.
Bachelet lantas merespons positif seruan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu terkait rasisme dan diskriminasi. Apalagi masalah itu telah lama menjadi concern kalangan internasional.
Lebih lanjut, Bachelet menyoroti penangkapan yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap sejumlah kalangan yang diduga memprovokasi kerusuhan di Papua dan Papua Barat. Menurut dia, pembela hak asasi manusia setempat, pelajar, dan jurnalis yang telah menghadapi intimidasi dan ancaman harus dilindungi.
Pemerintah Republik Indonesia memberikan tanggapan resmi perihal pernyataan Bachelet. Dilansir CNN Indonesia, Duta Besar Ri untuk PBB di Jenewa, Swiss, yaitu Hasan Kleib mengatakan segera setelah terjadi peristiwa di Papua, diplomat RI di kantor perwakilan tinggi RI di Jenewa melakukan serangkaian pertemuan dan komunikasi dengan pejabat UN Human Rights Office of The High Commisioner.
"Pertemuan untuk memberi gambaran yang lebih akurat terkait situasi di Papua, mengingat ada berbagai distorsi pemberitaan yang tidak mencerminkan situasi sebenarnya dan latar belakang kejadian," kata Hasan melalui pernyataan yang diterima CNNIndonesia.com, Kamis (5/9/2019).
Dalam pertemuan dengan UN Human Rights Office of The High Commisioner, Indonesia menyampaikan perkembangan situasi dan upaya untuk meredam kerusuhan termasuk dialog dan persuasi. Hasan mengatakan Indonesia juga menyampaikan aparat keamanan "telah bertindak secara profesional dan menghindari penggunaan kekerasan dalam menghadapi massa."
Dalam pertemuan itu, papar Hasan, Indonesia juga menjelaskan pembatasan akses internet di Papua dilakukan pemerintah demi mencegah penyebaran hoaks atau informasi palsu yang dapat memperkeruh suasana.
(miq/dob)from CNBC Indonesia https://ift.tt/2ZEQJnX
via IFTTT
0 Comments:
Post a Comment