Skema Pertamina Perbesar Saham TPPI, Rights Issue?

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Trans Pasific Petrochemical Indotama (TPPI) diwacanakan pemerintah untuk bertransformasi menjadi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Usulan ini pertama kali datang dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

TPPI adalah anak usaha dari PT Tuban Petrochemical Industries (TPI), di mana hampir 96% sahamnya dikuasai oleh pemerintah. Di tengah isu TPI akan menjadi BUMN, PT Pertamina (Persero) juga menyampaikan keinginannya untuk menjadi pemilik saham mayoritas di kilang TPPI.

Pemerintah memegang saham TPI setelah mengkonversi piutang pemerintah berupa pokok multi years bond sebesar Rp 2,62 triliun menjadi saham.


Corporate Secretary Pertamina Tajudin Noor mengatakan Pertamina baru memiliki sekitar 48% saham di TPPI. Pertamina berharap dengan memiliki saham mayoritas, pihaknya bisa mengendalikan perusahaan itu sehingga bisa memaksimalkan produksi petrokimia. Tujuan BUMN migas itu memperbesar porsi saham ialah guna menekan impor petrokimia yang saat ini terbilang masih cukup banyak.

Pertamina belum merinci berapa total saham mayoritas yang akan dimiliki nantinya. TPPI menurutnya adalah kilang 'cantik', modern, dan memiliki potensi petrokimia yang bagus. Hanya saja potensi tersebut belum dimaksimalkan.

Skema yang memungkinkan ialah Pertamina bisa menguasai saham TPPI secara langsung ataupun bisa lewat induknya TPI.

"Ada beberapa skema ini masih dalam pembicaraan semua , tapi kita harapkan di akhir tahun ini, mudah-mudahan sudah ketemu skema terbaiknya karena ini kan bicara pemerintah dan Pertamina juga. Cuma bagaimana skema terbaiknya kita akan putuskan ini akan digodok terus," ungkapnya, Rabu, (6/11/2019) di Kantor Pusat Pertamina.

Demi menjadi pemilik mayoritas, anggaran pun telah disiapkan pemerintah. Namun jumlahnya belum bersedia diungkapkan Pertamina. "Bisa rights issue [penerbitan saham baru TPPI] atau beli saham stakeholder [pemegang saham] lain. Kita harapkan makin cepat makin bagus."


Sebelumnya Presiden Joko Widodo menyinggung soal defisit neraca dagang yang bikin pusing negara dalam beberapa tahun terakhir.

Menurutnya, Indonesia terlalu banyak impor-impor yang tidak perlu. Padahal, lanjut dia, negeri ini memiliki banyak sumber daya yang bisa diolah dan dimanfaatkan untuk menekan impor. Salah satu yang menjadi sorotannya adalah sektor migas dan energi.

"Impor LPG, kenapa harus impor LPG? Batu bara dengan teknologi bisa dikonversi, kita gudangnya batu bara, kita melimpah," kata Jokowi di Indonesia Banking Expo 2019 di Hotel Fairmont, Rabu (06/11/2019).

Selain LPG, Presiden juga menyinggung soal potensi petrokimia yang sampai saat ini masih impor besar-besaran. "Padahal kita bisa produksi barang itu, kenapa harus diteruskan seperti itu?"

Menanggapi tingginya impor petrokimia, VP Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman mengatakan, dengan memaksimalkan TPPI nantinya setelah menjadi mayoritas, defisit ini bisa ditekan, meski belum ada angka rinciannya.
"Ya pasti dong menekan defisit," ungkapnya.
(tas)

from CNBC Indonesia https://ift.tt/36PPza2
via IFTTT