Tuesday, November 12, 2019

Presiden Bank Dunia ke Jokowi: Hati-hati Resesi!

Bogor, CNBC Indonesia - Kondisi ekonomi dunia penuh ketidakpastian, khususnya akibat perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China. Indonesia pun saat ini waspada dan memperkuat diri.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, dirinya sudah diingatkan oleh Presiden Bank Dunia, David Malpass, untuk berhati-hati akan kemungkinan terjadinya resesi ekonomi.

"Telepon ke Presiden Bank Dunia beliau menyampaikan hati-hati Presiden Jokowi, dunia posisinya masih seperti ini dan kemungkinan tahun depan akan semakin sulit karena akan menuju sebuah resesi," tutur Jokowi, saat pidato di acara peresmian pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019, di Sentul, Bogor, Rabu (13/11/2019).


Saat bertemu Direktur Pelaksana IMF, Jokowi juga diingatkan hal yang serupa. Ancaman resesi menghantui ekonomi dunia saat ini.

"Kita melihat negara lain yang dulu (pertumbuhan ekonomi) 7% tak tahu menjadi minus artinya sudah resesi. Yang dulu 9% turun 6%," kata Jokowi.

Dalam acara yang dihadiri kepala daerah ini Jokowi meminta agar kepala daerah agar di saat kondisi ekonomi penuh ketidakpastian seperti saat ini, birokrasi jangan malah dipersulit.

"Saya pesan kepada ketua DPRD di kabupaten kota Jangan banyak-banyak membuat Perda jangan banyak-banyak pembuat Pergub Perwali. Negara ini kebanyakan peraturan dan negara kita ini bukan negara peraturan. Semua diatur malah kita ke jerat sendiri hati-hati setop. Dikit-dikit diatur, kecepatan kita dalam bergerak dalam memutuskan perubahan yang ada menjadi tidak cepat padahal sekarang negara sebesar apapun tanya fleksibel," papar Jokowi.

Pemerintah pusat, ujar Jokowi, saat ini sedang menyiapkan aturan berupa Omnibus Law yang bisa mempercepat birokrasi bagi investor yang mau berinvestasi di dalam negeri.

"Saya tahu kalau buat Perda ada kunker ada studi banding saya ngerti. Dikunker ada apanya saya juga ngerti. Saya ini orang lapangan jadi ngerti betul udahlah stop. Apalagi Perda-Perda yang justru merebutkan dan membebani masyarakat stop. Kita justru akan mengajukan namanya omnibus law 74 undang-undang yang kita revisi sekali jadi jadi satu undang-undang.

[Gambas:Video CNBC]

(wed/roy)

from CNBC Indonesia https://ift.tt/2NEOrye
via IFTTT
Share:

Related Posts:

0 Comments:

Post a Comment