Pak Jokowi, Kartu Prakerja Jangan Ulangi Kesalahan BPJS!

Jakarta, CNBC Indonesia - Program Kartu Prakerja terus dimatangkan. Kali ini masalah data penerima menjadi perhatian anggota Komisi IX DPR RI. Apakah program ini akan berjalan lama?

Kurniasih Mufidayati dari fraksi PKS membandingkan program Kartu Prakerja dengan BPJS Kesehatan. Ia mengatakan pemerintah harus belajar dari BPJS Kesehatan. Sebagaimana diketahui BPJS Kesehatan terus mengalami defisit anggaran dan tahun ini defisit diproyeksi bisa mencapai Rp 32 triliun.

"Melihat Kartu Prakerja bisa berlangsung jangka panjang atau tidak? Kita harus belajar dari BPJS Kesehatan. Diberikan kepada yang berhak. Tapi kendala adalah data. Jangan sampai di BPJS terulang ke Kartu Prakerja," kata Kurniasih saat rapat kerja Komisi IX DPR RI dengan Menaker Ida Fauziyah, Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Adapun anggaran yang dialokasikan untuk Kartu Prakerja sebanyak Rp10 Triliun untuk 2 juta penerima. Program Kartu Prakerja itu akan dibagi atas pelatihan, sertifikasi, insentif pasca pelatihan dan pengisian survey.

Kurniasih kemudian mencermati lagi program ini dengan program Kartu Jakarta Pintar (KJP). Menurutnya, meski KJP sudah diproteksi, tetapi pemegang kartu tetap menyalahgunakan peruntukan manfaat kartu tersebut.

"Di Jakarta, KJP walaupun sudah diproteksi bisa disalahgunakan pemegang. Dia main mata dengan pemiliki tokonya. Bagaimana kontrol supaya tidak disalahgunakan? Apakah dengan Kartu Prakerja itu dijamin dapat kerja nasibnya gimana, persoalan angka pengangguran ini tak terselesaikan," katanya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah tingkat pengangguran terbuka (TPT) Agustus 2019 sebanyak 5,28%. Dari data ini, Menaker Ida mengatakan dari 10 angkatan kerja, 5 di antaranya merupakan pengangguran. Jika diangkakan, Ida memperkirakan ada 7 juta pengangguran.

Sementara Kartu Prakerja ditujukan kepada pencari kerja, pekerja atau buruh aktif dan/atau terkena PHK yang membutuhkan peningkatan kompetensi.

Anggota Komisi IX dari fraksi Golkar Dewi Asmara mengusulkan agar perusahaan diwajibkan memberikan laporan PHK komprehensif kepada Kemenaker. "Industri yang mengalami PHK wajib lapor sehingga bisa linkage dan bisa masuk pusat data," kata Dewi.

(dob/dob)

from CNBC Indonesia https://ift.tt/2QBT3Hx
via IFTTT