Regulasi terkait perizinan investasi yang dianggap masih ruwet, akhirnya membuat para investor enggan menanamkan modalnya di Indonesia, bahkan lebih memilih ke negara-negara tetangga seperti Malaysia hingga Vietnam.
"Dua bulan lalu, ada 33 perusahaan di Tiongkok keluar. 23 memilih Vietnam, 10 lainnya perginya ke Malaysia, Thailand, Kamboja. Enggak ada di kita. Tolong ini digaris bawahi," tegas Jokowi.
Kondisi ini betul-betul dirasakan Jokowi. Apalagi setelah bertemu dengan Bank Dunia awal pekan ini, kepala negara semakin yakin bahwa masalah regulasi yang 'bejibun' tak lagi bisa ditolerir.
"Hati-hati, berarti kita punya persoalan yang harus kita selesaikan. Setelah kita lihat lebih detail, kalau mau pindah ke Vietnam hanya butuh waktu 2 bulan rampung. Kita bertahun-tahun. Penyebabnya hanya itu, gak ada yang lain," jelasnya.
Jokowi lantas menyindir kepada jajaran Kabinet kerja yang dianggap tidak cukup mampu mengawal investor untuk benar-benar merealisasikan komitmen investasinya di Indonesia.
Jokowi memandang, para investor yang ingin menanamkan modalnya di berbagai wilayah Indonesia harus diberikan karpet merah. Penyelenggara negara, pun harus mengawal dengan ketat prosesnya.
"Menteri-menteri tolong dilayani dengan baik, dampingi mereka sampai terealisasi. Kita ini jangan kayak pejabat, minta dilayani. Kita melayani," sindir Jokowi.
Ungkapan kekecewaan Jokowi yang terlontar ke publik bukanlah yang pertama kali. Sepanjang tahun ini, berdasarkan catatan CNBC Indonesia, Jokowi memang kerap kali kedapatan melontarkan kekecewannya.
Misalnya, saat membahas masalah defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) yang sudah bertahun-tahun tak kunjung terselesaikan karena loyonya kinerja ekspor dan investasi.
"Sudah berkali-kali disampaikan, ekspor, investasi, kunci utama kita dalam menyelesaikan neraca perdagangan, neraca transaksi berjalan," tegas Jokowi dengan nada tinggi kala itu.
Terbaru, kekecewaan Jokowi tumpah saat mengunjungi kantor pusat PT PLN (Persero) untuk mengetahui alasan pemadaman listrik massal di wilayah Jawa - Bali yang dianggap tak mampu diantisipasi dengan cepat oleh perusahaan.
"Pertanyaan saya, bapak ibu semuanya kan orang pinter-pinter, apalagi urusan listrik dan sudah bertahun-tahun. Apakah tidak dihitung? Apakah tidak dikalkulasi kalau ada kejadian, sehingga kita tau sebelumnya? Kok tahu-tahu drop? Artinya, pekerjaan yang ada tidak dihitung, tidak dikalkulasi itu betul-betul merugikan kita semua," tegasnya.
(sef/sef)
from CNBC Indonesia https://ift.tt/2NPHUBf
via IFTTT
0 Comments:
Post a Comment