Gerindra Bidik Kursi Ketua MPR, Airlangga: Bisa Dibicarakan

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Umum Partai Golongan Karya, Airlangga Hartarto, merespons manuver Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang menginginkan kursi ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Menurut Airlangga, semua itu tergantung dinamika di parlemen nanti.

"Ya tentu kan kita punya koalisi pendukung pemerintah. Itu jumlah kursinya cukuplah untuk paket koalisi," katanya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/7/2019).

Dikutip dari pemberitaan berbagai sumber, Gerindra menilai kursi ketua MPR dapat menjadi kompensasi usai pertemuan penanda rekonsiliasi antara calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto.

"Nanti kita bisa bicarakan itu," ujar Airlangga. "Kita lihat jumlah kursilah," lanjutnya.

Foto: CNBC Indonesia/ Muhammad Sabki

Wacana jatah posisi ketua MPR untuk Gerindra dilayangkan Ketua DPP Gerindra Sodik Mujahid. Ia menilai semangat rekonsilisasi harus diwujudkan para wakil rakyat anggota MPR, DPR dan DPD, terutama oleh para pemimpin partai dalam menetapkan Ketua MPR.

"Dengan semangat itu maka komposisi terbaik adalah Ketua MPR dari Gerindra, Ketua DPR dari PDIP, dan Presiden adalah Joko Widodo," ujar Sodik lewat keterangan tertulis, Jumat (19/7/2019), seperti dilansir CNN Indonesia.

Foto: Partai Gerindra mengadakan syukuran sederhana memperingati HUT ke-11 di Padepokan Garuda Yaksa, Bojong Koneng, Bogor, Jawa Barat, Selasa (5/2/2019) malam. (Dok Gerindra).

Selain Gerindra, Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga berkeinginan menempatkan kader di pucuk pimpinan MPR. Sebab, posisi ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kemungkinan besar ditempati kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dalam hal ini Puan Maharani.

Hal itu sejalan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Walaupun demikian, Wakil Sekretaris Jenderal PDIP yang juga Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mengatakan tak tertutup kemungkinan PDIP juga menduduki kursi ketua MPR.

"Bagi PDI Perjuangan memang tidak ada ketentuan bahwa kalau sudah memiliki ketua DPR maka tidak boleh memiliki Ketua MPR, tidak ada ketentuan di MD3 maupun tatib MPR," kata Basarah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (18/7/2019).

[Gambas:Video CNBC] (miq/wed)

from CNBC Indonesia https://ift.tt/2O4Nz8u
via IFTTT