Dicari Investor! Terminal Bus Merak Disewakan Rp 12,3 M

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menggalang minat investor bekerja sama dalam pemanfaatan Terminal Terpadu Merak (TTM). Skema Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) ditawarkan untuk terminal bus yang terletak tidak jauh dari Pelabuhan Merak itu.

Kemenhub membagi objek sewa meliputi lahan dan bangunan. Total luas lahan yang disewakan mencapai 5.286 meter persegi. Angka itu sudah termasuk luas tapak bangunan yang disewa seluas 2.804 meter persegi.

Di antara total luas itu, 2.304,27 meter persegi merupakan halaman depan, dan 177,22 meter persegi diproyeksikan sebagai lahan untuk gangway.

Adapun total luas bangunan yang disewakan yakni 5.130 meter persegi. Rincinya, bangunan depan seluas 1.529 meter persegi dan bangunan utama bertengger 3.601 meter persegi.

Secara keseluruhan, total tarif sewa dipatok seharga Rp 12,3 miliar untuk masa sewa selama 10 tahun.

"Diharapkan pihak swasta dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk memberikan peningkatan layanan kepada masyarakat terutama dalam sektor transportasi secara bersama-sama," kata Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi, di Merlynn Park Hotel Jakarta, Rabu (31/7/2019).

Selain membuka peluang kolaborasi dengan swasta melalui KSPU, Kemenhub juga menawarkan skema KSP (kerja sama pemanfaatan) atau KPBU (kerja sama pemerintah dan badan usaha) untuk prasarana di tempat lain.

Sejauh ini, 6 Terminal Tipe A sudah masuk tahap perencanaan yang ditawarkan dengan skema KSP. Kemenhub memberlakukan konsep mix used pada 6 terminal.
Terminal tersebut meliputi Terminal Tirtonadi Solo, Terminal Harjamukti Cirebon, Terminal Tawang Alun Jember, Terminal Mangkang Semarang, Terminal Ciakar Sumedang, dan Terminal A Sanusi Sukabumi.

Sementara itu, proyek dengan pola KPBU yang ditawarkan adalah proving ground BPLJSKB Bekasi. Proving Ground adalah fasilitas pengujian kendaraan bermotor di luar ruangan yang dinamis, mensimulasikan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana kondisi jalan yang sebenarnya. Proyek ini memiliki nilai investasi sebesar Rp 1,64 triliun.

Adapun proyek KPBU selanjutnya adalah pengembangan UPPKB di Pulau Sumatera (Sumatera Selatan, Jambi, Lampung) dan Jawa (Brebes, Batang, Jawa Tengah, dan Nganjuk, Jawa Timur). Proyek ini bernilai Rp 330,6 miliar.

"Ketika sektor swasta masuk, di satu sisi pemerintah bisa mendapat anggaran, uang sewa dan sebagainya, dan di sisi lain masyarakat mendapat fasilitas dan pelayanan yang lebih baik," kata Budi.

(hoi/hoi)

from CNBC Indonesia https://ift.tt/2MswQcJ
via IFTTT