Rini 'Langgar' Perintah Jokowi, Siapa yang Bisa Mencegah?

Jakarta, CNBC Indonesia - Lima perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bakal menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di akhir Agustus ini. Agendanya sama yakni evaluasi kinerja semester I-2019 dan pergantian pengurus baik komisaris maupun direksi.

Pelaksanaan RUPSLB ini berseberangan dengan perintah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang seluruh menteri Kabinet Kerja mengeluarkan kebijakan strategis termasuk merombak jajaran direksi perusahaan pelat merah.

RUPSLB ini adalah usulan dari Menteri BUMN Rini Soemarno, sebagaimana terungkap dalam pengumuman RUPSLB PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), salah satu dari lima BUMN yang bakal melangsungkan agenda tersebut.

Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto menilai instansi di atas Kementerian BUMN yang memiliki tanggungjawab untuk langsung berdiskusi dengan kementerian mengenai urgensi perombakan tersebut.

"Kalau dianggap berseberangan dengan perintah Presiden, [maka] mestinya instansi di atas Kementerian BUMN yang bisa melakukan langkah pencegahan. Toh pengumuman rencana RUPSLB itu sudah dikeluarkan sejak beberapa waktu lalu," kata Toto kepada CNBC Indonesia, Selasa (13/8/2019).

Menurut dia, sebagai pemegang saham pengendali dari perusahaan BUMN sekaligus emiten di pasar modal ini, Kementerian BUMN mesti memiliki alasan di balik aksi korporasi ini.

"Mungkin ada alasan tertentu di Kementerian BUMN yang melihat urgensi pergantian di BUMN tersebut. Kalau BUMN-nya [berstatus] Tbk, maka investor bisa tanya alasan strategis apa yang menyebabkan pemegang saham mayoritas ingin merubah [manajemen] BUMN tersebut," jelas dia.

Sebelumnya Deputi Jasa Keuangan, Survei dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo mengatakan memang ada lima BUMN yang akan melaksanakan RUPSLB dan semuanya berstatus perusahaan terbuka di BEI.

"Manajemen bisa mengusulkan agenda tambahan untuk aksi korporasi yang perlu persetujuan pemegang saham seperti akuisisi dan penerbitan bond [obligasi]," kata Gatot dalam siaran persnya, Kamis (18/7/2019).

Selain Bank Mandiri yang akan menggelar RUPSLB pada 28 Agustus di Menara Mandiri, empat emiten lain yakni PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) pada 28 Agustus di Gedung Menara BTN, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) pada 30 Agustus di Four Seasons Hotel, dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) pada 30 Agustus di Menara BNI.

Satu lagi yakni 

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) yang akan menyelenggarakan RUPSLB pada 2 September dengan lokasi di kantor pusat BRI.

Adapun instansi yang bisa mengkoordinasikan Kementerian BUMN adalah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang dipegang oleh Darmin Nasution.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kementerian ini mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang perekonomian.

Kementerian ini mengkoordinasikan 10 instansi, di antaranya K

ementerian Keuangan (Sri Mulyani Indrawati), Kementerian Perindustrian (Airlangga Hartanto), Kementerian Perdagangan (Enggartiasto Lukita), Kementerian Pertanian, Kementerian Tenaga Kerja (Hanif Dhakiri), dan Kementerian BUMN (Rini Soemarno).

Simak video apa kata Moeldoko.

[Gambas:Video CNBC]
(tas)

from CNBC Indonesia https://ift.tt/2ZVZoiE
via IFTTT