Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M Soemarno menuturkan, hal tersebut adalah langkah yang baik sekali, sebab sebenarnya Pertamina pun telah memiliki beberapa ladang minyak di luar negeri.
Namun, ia juga mengharapkan, agar dapat mengurangi defisit transaksi berjalan tersebut, jangan catat sebagai impor dari hasil minyak yang dibawa masuk ke Indonesia dari ladang Pertamina sendiri.
"Kan minyak-minyak itu sebetulnya punya kita, yang kita harapkan kalau kita ambil minyak itu dari luar tapi itu punya kita, jangan dicatat sebagai impor tapi benar-benar dicatat sebagai milik Pertamina, jadi produk kita, jadi devisa kita tidak terkena dampak karena memang sebetulnya ini milik Pertamina," kata Rini ketika dijumpai dalam gelaran Pertamina Digital Expo 2019, di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Kamis (29/8/2019).Memang, sejak sekitar 2014-2015, Pertamina mulai banyak mengakuisisi lapangan minyak di luar negeri. Namun, karena ini pada dasarnya merupakan hal baru, maka terjadi sedikit kerancuan dalam pencatatan ekspor-impornya.
Adapun, sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengharapkan produksi migas bagian PT Pertamina (Persero) di luar negeri dicatatkan sebagai devisa masuk dan bukan sebagai impor.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar menjelaskan, pada dasarnya, perumusan kebijakan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk pencatatan ekspor-impor migas yang lebih tepat.
"Pemerintah sedang merumuskan volume entitlement Pertamina di luar negeri yang dibawa ke Indonesia itu dicatatkan sebagai devisa masuk, karena selama ini dicatat sebagai volume impor," jelas Arcandra saat dijumpai di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (24/5/2019).
Dengan begitu, diharapkan, nantinya hal ini bisa mengurangi pencatatan defisit migas.
"Sehingga nantinya bisa mengurangi defisit migas," pungkas Arcandra. (dru)
from CNBC Indonesia https://ift.tt/2Uk8bco
via IFTTT
0 Comments:
Post a Comment