Kalimantan, Sulawesi, dan NTT-NTB Cuma Nikmati 20% Ekonomi RI

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengakui ada ketimpangan ekonomi antara wilayah di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa. Hal itu diungkapkannya saat berbicara di acara Youth Talk: Yuk Pindah Ibu Kota, gedung Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, (20/8/2019).

Bambang awalnya memaparkan beberapa kriteria lokasi Ibu Kota Indonesia baru. Kepadatan Pulau Jawa dan terpusatnya ekonomi nasional di Jawa menjadi pertimbangan. Pemerintah berupaya mendorong tumbuhnya perekonomian daerah di luar Pulau Jawa.

"150 juta penduduk tinggal di Jawa. Pulau Jawa itu kecil, bandingkan dengan Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua," ucap Bambang.

Ia mencontohkan Pulau Kalimantan hanya berpenduduk total 16 juta orang yang sangat jauh berbeda dibanding Pulau Jawa. Lebih lanjut ia menyebut Provinsi Kalimantan Timur berpenduduk 3,5 juta jiwa. Jumlah ini diperkirakan sama dengan rata-rata jumlah penduduk Jakarta Timur atau Jakarta Barat.

"Makanya Jawa menjadi padat, ekonominya juga sama. 58% ekonomi ada di Jawa. Kalau digabung dengan Sumatera menjadi 80%, jadi ekonomi Indonesia ada di Jawa dan Sumatera," ujarnya.

Sementara itu, daerah selain Jawa dan Sumatera seperti Pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua dan pulau lainnya hanya menikmati sisa sebesar 20%.

"Saudara-saudara kita yang tinggal di Papua, Maluku, Kalimantan dan Nusa Tenggara cuma menikmati 20% ekonomi, padahal mereka penyumbang sumber daya yang besar. Tambang ada di Kalimantan. Perkebunan banyak di luar Jawa," kata Bambang.

Ketimpangan ini kemudian menjadi perhatian pemerintah sehingga lokasi ibu kota baru Indonesia nantinya diharapkan dapat mengakomodasi seluruh daerah.

"Artinya ada ketimpangan yang harus kita bereskan," kata Bambang.

(hoi/hoi)

from CNBC Indonesia https://ift.tt/2Z86156
via IFTTT