Pernyataan tersebut segera menuai respons dari berbagai kalangan. Salah satunya dari Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Emil Salim. Dilansir CNN Indonesia, Minggu (18/8/2019), Emil mempertanyakan urgensi pemindahan ibu kota lantaran disebut membutuhkan anggaran Rp 466 triliun.
"Kalau Rp466 triliun kita gunakan untuk membangun ibu kota, maka Rp466 triliun itu tidak bisa kita gunakan untuk membangun pendidikan di Indonesia Timur dan sebagainya," ujar Emil kepada CNNIndonesia.com, Minggu (18/8/2019).
Padahal, menurut dia, ndonesia sedang menyongsong era bonus demografi di mana jumlah penduduk berusia produktif melampaui usia non-produktif. Jika Indonesia tidak mempersiapkan diri, maka negara akan terbebani di masa mendatang.
"Apakah kesempatan naiknya jumlah anak muda yang terjadi sekali dalam sejarah kependudukan bangsa tidak mau kita manfaatkan untuk dididik untuk pengembangan sumber daya manusianya yang melimpah?," ujar ketua Dewan Pertimbangan Presiden di era Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.
Lebih lanjut, Emil juga mengingatkan bahwa pemindahan ibu kota akan membuat ongkos berusaha di Indonesia semakin mahal. Pasalnya, pelaku usaha harus bolak-balik untuk mengurus perizinan ke Kalimantan yang digadang-gadang bakal menjadi lokasi ibu kota baru.
Sebelumnya, Jokowi pernah memastikan bahwa pemindahan ibu kota tidak akan memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Walaupun, harus diakui kebijakan itu membutuhkan biaya yang besar. Pasalnya, pemerintah telah menyiapkan sejumlah alternatif pembiayaan untuk pemenuhan kebutuhan dana.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro turut mengonfirmasi pernyataan kepala negara. Ia mengatakan penggunaan APBN hanya akan mencapai Rp 93 triliun dari total kebutuhan anggaran (belakangan disebut investasi) pemindahan ibu kota yang berkisar Rp 323 triliun sampai Rp 466 triliun.
Sementara sisanya, ditutup oleh kerja sama antara pemerintah dan swasta serta swasta dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pihak BUMN dan swasta, lanjut Bambang, bisa menutup kebutuhan dana untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung, misalnya perumahan, pusat perbelanjaan, dan lainnya.
Selain itu, pemerintah juga bakal melakukan 'tukar guling' aset negara yang ada di DKI Jakarta untuk pembangunan ibu kota baru. Nilai 'tukar guling' aset bervaluasi hingga Rp 150 triliun atau jauh di atas penggunaan APBN sebesar Rp 93 triliun.
Aturan Turunan
Di hadapan ratusan anggota parlemen, Jokowi menjelaskan, keputusan memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan bertujuan jangka menengah-panjang. "Ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi. Ini demi visi Indonesia Maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya," ujarnya.
Dosen Teknik Planologi di Fakultas Arsitektur Lansekap dan Teknologi Lingkungan Universitas Trisakti Yayat Supriyatna mengapresiasi langkah Jokowi meminta izin kepada parlemen untuk memindahkan ibu kota ke Pulau Kalimantan. Hal itu penting mengingat dukungan politik diperlukan demi mewujudkan rencana tersebut.
Namun, Yayat mengingatkan agar dasar hukum pemindahan ibu kota segera dibuat. Demikian disampaikannya kepada CNBC Indonesia, Minggu (18/8/2019).
"Lalu harusnya cepat dibuat perpresnya karena kan rencananya 2024 sudah rampung kan. Nah itu mepet sekali. Terus bagaimana dengan pemimpin pemimpin daerahnya itu juga harus dipikirkan ya karena kan pindah ibu kota itu berarti pemerintahan pindah ke situ," ujarnya.
"Kalau menurut saya sih ya harus cepat dibuat peraturannya, design kotanya, agar cepat terealisasi mengingat targetnya 2024 sudah selesai dan ibu kotanya sudah bukan Jakarta lagi," lanjut Yayat.
from CNBC Indonesia https://ift.tt/33RUJ3Q
via IFTTT
0 Comments:
Post a Comment