Larangan Jokowi ke Menteri Termasuk Ganti Direksi BUMN?

Jakarta, CNBC Indonesia -Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan khusus kepada seluruh menteri Kabinet Kerja dalam Sidang Kabinet Paripurna, Senin (5/8/2019).

"Semua menteri jangan buat keputusan sampai Oktober kecuali nanti ada arahan khusus," ujar Luhut kemarin.

Namun apakah keputusan ini juga terkait dengan penempatan Direksi BUMN?

Nah, sebelumnya Menteri BUMN Rini Soemarno memberikan instruksi kepada BUMN Tbk untuk menggelar RUPSLB yang disinyalir mengganti direksi. Untuk BUMN yang tidak go public, seperti PLN kemarin, Rini telah mewujudkannya dengan menunjuk Sripeni Inten Cahyani sebagai Plt Dirut baru.

Rini Soemarno sempat buka suara menanggapi kabar perombakan direksi tersebut. Rini tidak menyangkal bakal RUPSLB, cuma dia menepis soal perombakan direksi

"Loh, ya ada RUPSLB emangnya harus merombak? Kan enggak," ujar Rini di komplek Istana Presiden, Jakarta, Jumat (19/7/2019).

Rini menjelaskan lewat RUPSLB itu ingin disampaikan ke publik bagaimana kinerja BUMN dalam satu semester ini alias 6 bulan terakhir.

"Yang paling utama kan six month result yang kita ingin tunjukkan. Hasil 6 bulan gimana. Itu. Nggak ada pembicaraan untuk rombak," ungkap dia.

Sebelumnya Kementerian BUMN menyatakan ada 5 perusahaan yang menggelar RUPSLB. Lima BUMN itu yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

Apakah kabar perombakan direksi BUMN tetap dilakukan?

(dru)

from CNBC Indonesia https://ift.tt/2YNh8j4
via IFTTT