Kendati demikian, Jokowi belum mau mengungkap kandidat jaksa agung berikut. Yang pasti, eks Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu tidak akan memperhatikan suku, etnis, dan agama dalam memilih pucuk pimpinan Kejaksaan Agung tersebut.
Sekadar gambaran, pada periode pertama kepemimpinannya bersama wakil presiden Jusuf Kalla, posisi Jaksa Agung dijabat oleh M Prasetyo. Ia merupakan kader Partai Nasional Demokrat.
Hal itu menuai pro dan kontra. Sebab dapat memicu konflik kepentingan dari parpol tertentu. Meskipun demikian, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh membantah tudingan itu.
Kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019), Paloh mengaku tidak mempermasalahkan keinginan Jokowi.
"Apa masalahnya? Kalau hari ini juga enggak cocok dengan presiden enggak masalah. Ini sungguh betul-betul sikap Nasdem. Jangan ragukan paling tidak kalian ikuti komitmen yang konsisten dilakukan partai sebagai partai baru," ujarnya.
"Dia (Nasdem) menawarkan gerakan perubahan restorasi dia mulai dari dirinya. Jadi kalau dia bilang melakukan politik tanpa mahar ya memang dia lakukan. Kalau dia melakukan dukungan tanpa syarat pada presiden ya memang dia lakukan," lanjut Paloh.
Tidak hanya itu, dia bahkan tak mempermasalahkan apabila posisi Jaksa Agung tak lagi diduduki oleh kader Nasdem.
"Kalau Jaksa Agung presiden mau ubah, jangankan tunggu sebulan lagi, kalau hari ini mau diganti memang kenapa? Kalau itu memang untuk keperluan kita. Artinya idealisme tetap harus kita prioritaskan lebih penting lebih berharga untuk kepentingan membangun bangsa ini demi kemajuan partai ini sendiri," kata Paloh.
Lantas, apakah jika nanti posisi Jaksa Agung ditempati sosok yang bukan dari partai politik maka penegakan hukum akan lebih baik?
"Terserah. Belum tentu siapa bilang lebih kan belum tentu juga. Bisa lebih bobrok juga," ujar Paloh.
(miq/wed)
from CNBC Indonesia https://ift.tt/2HayJqY
via IFTTT
0 Comments:
Post a Comment