Pak Yusril, Mau Nggak Jadi Menterinya Pak Jokowi?

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menegaskan sama sekali tidak mengincar satu kursi menteri di jajaran kabinet Jokowi di periode kedua.

Hal tersebut dikemukakan Yusril Ihza Mahendra usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka. Yusril yang ditemani 45 kader pengurus PBB, menegaskan pertemuannya dengan Jokowi tidak membahas soal kabinet.

"Lebih baik pasif saja. Terserah kepada presiden. Jadi presiden akan memilih siapa, akan menunjuk siapa," kata Yusril ketika disinggung mengenai potensi dirinya menduduki kursi menteri Jokowi pada periode kedua, Kamis (1/8).

Nama Yusril Mahendra memang disebut-sebut menjadi salah satu kandidat kuat untuk mengisi pos Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di kabinet Jokowi lima tahun ke depan.

Isu tersebut muncul setelah Yusril - yang sempat ditunjuk sebagai tim kuasa hukum - berhasil memenangkan pasangan Jokowi - Ma'ruf dalam sidang gugatan sengketa Pilpres melawan praktisi hukum kondang dan eks komisioner KPK Bambang Widjojanto.

Yusril bahkan kedapatan menemui Jokowi dalam berbagai kesempatan. Salah satunya, saat ia melakukan pembicaraan empat mata dengan Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat.

"Apa iya saya masih disuruh jadi Menteri Hukum HAM lagi? Jadi nanti tiga kali itu," kelakar Yusril kala itu usai bertemu dengan Jokowi.

Jabatan Menteri Hukum dan HAM sebetulnya bukan hal baru bagi Yusril. Guru besar hukum tata negara itu pernah mencicipi jabatan menteri di tiga kabinet dengan tiga presiden yang berbeda-beda.

Pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, Yusril dipercaya menjadi Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Kemudian di era Presiden Megawati Soekarnoputri, Yusril ditunjuk sebagai Menteri Huikum dan HAM.

Kala Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjabat, Yusril kembali ditunjuk sebagai Menteri Sekretaris Negara. Bisa dibilang, Yusril memiliki segudang pengalaman di pemerintahan.

Namun, usai bertemu Jokowi di Istana Merdeka, Yusril menegaskan bahwa pemilihan jajaran kabinet berada di tangan Jokowi. PBB, ditegaskan dia, pun tidak akan 'mengemis' meminta jatah.

"Kita tahu di PBB ini ada banyak tokoh-tokoh yang sangat pantas untuk masuk pemerintahan, untuk kabinet, maupun jabatan lain. Jadi tidak spesifik. Kami serahkan kepada bapak presiden," kata Yusril.

(hoi/hoi)

from CNBC Indonesia https://ift.tt/2KhDEr4
via IFTTT