"PNS kan diberitahu enggak diberitahu (untuk pindah ke Kalimantan) itu adalah bagian dari tugas mereka," katanya usai acara Dialog Nasional III: Pemindahan Ibu Kota Negara, di kantor Kementerian PPN/Bappenas, Kamis (1/8/19).
Selain itu, Bambang juga menjelaskan bahwa pembangunan ibu kota ini akan melalui beberapa tahapan, di mana tahapan pertama direncanakan berjalan mulai tahun 2021 hingga 2024.
"Pada tahun 2024 kita mulai proses pemindahan. Zona pemerintahan akan berisi DPR, Istana Kepresidenan, MA, MK, dan yang lainnya, ditambah taman budaya dan botanical garden. Di periode berikutnya perumahan, diplomatic compound, fasilitas kesehatan, high tech and clean industry, dan lain-lain," katanya.
"Pada periode yg lebih jauh, tentunya kita harus menjaga lingkungan daerah Kalimantan, national park, daerah pemukiman orang utan, klaster, seperti Brasilia," katanya.
Sementara mengenai biaya untuk pembangunan ibu kota yang baru, Bambang menyebut akan dibutuhkan sekitar Rp 460 triliun.
"Saat ini angka awalnya masih sekitar Rp 460 triliun yang sebagian besar tidak akan bergantung kepada APBN. Melibatkan swasta dan kerja sama pemerintah badan usaha," jelasnya.
Sayangnya, hingga saat ini belum diketahui wilayah mana di Kalimantan yang pasti dijadikan sebagai ibu kota. Namun, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang turut menjadi pembicara dalam acara itu, mengatakan ada dua wilayah di Kalimantan yang sedang di pertimbangkan saat ini.
"Ada dua lokasi yang di Kalimantan itu," katanya.
Namun, saat ditanya lebih spesifik, Basuki enggan memberi bocoran. Ia mengatakan akan membiarkan hal ini disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Agustus nanti.
Pemindahan ibu kota sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 edisi revisi Juni 2019 seperti dikutip CNBC Indonesia. Proyek ini berada dalam program prioritas nasional nomor kedua. (hoi/hoi)
from CNBC Indonesia https://ift.tt/2ysaFLp
via IFTTT
0 Comments:
Post a Comment