Larangan Ekspor Nikel Dipercepat, Ini 3 Risiko Buat RI!

Jakarta, CNBC Indonesia - Larangan ekspor bijih nikel dipercepat, yang tadinya akan diberlakukan pada tahun 2022 dimajukan menjadi Januari 2020. Percepatan ini akan membawa sejumlah dampak.

Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad mengelaborasi, setidaknya akan terdapat 3 dampak.

Dampak pertama adalah ketidakpastian hukum bagi yang berinvestasi. Karena mulanya berlaku tahun 2022 kemudian maju menjai tahun 2020. "Dengan adanya percepatan industri siap nggak dengan skenario perubahan. Ini menjadi problematik konsistensi pemerintah," ujarnya, dalam sebuah diskusi di Hotel Le Meridien, Rabu (2/10/2019).

Kedua, ini akan membuat pencatatan ekspor nikel turun bahkan sampai nol. Dengan tidak adanya ekspor ini berdampak pada defisit transaksi berjalan (CAD). Tauhid mengakui bahwa kebijakan ini memang mengejar di sisi nilai tambah, tapi paling dekat harus diantisipasi soal defisit di neraca berjalan.

Pertanyaanya adalah apakah akan sebanding dengan nilai tambah yang dihasilkan. "Apakah sebanding dengan nilai tambah yang dihasilaan dengan defisit sebanding atau tidak. Selama itu tidak bisa dibayar nilai tambah itu menjadi persoalan," paparnya.

Dampak ketiga yakni, dengan larangan ekspor ini berpotensi memunculkan ekspor ilegal karena tidak berjalan mulus. Dari sektor perdagangan muncul Uni Eropa yang dirugikan dengan keputusan kita. Harga akan naik karena Indonesia menyumbang lebih dari 20% ekspor.

"Tentu saja tidak hanya harga nikel, tapi pasar saham yang memiliki keterkaitan dengan kita akan berubah. Harga internasional yang tinggi akan ada pintu-pintu masuk yang sifatya ilegal," terangnya.

Kepala Subdirektorat Pengawasan Usaha Eksplorasi Mineral Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM Andri Budhiman Firmanto mengatakan perubahan regulasi itu hanya sebagian kecil dari perkembangan peningkatan mutu.

"Indonesia mensupport 560 ribu ton nikel ke seluruh dunia. Jadi penting posisi kita nih, nggak ada yang punya nikel kayak punya kita nih," ujarnya.

Regulasi ini disusun untuk meningkatkan nilai tambah. Pihaknya tidak ingin bahan baku hanya sampai intermediate produk sebagai bahan baku hilir. "Kita nggak mau kehilangan momentum," jelasnya.

Foto: Infografis/Larangan Ekspor Biji Nikel/Edward Ricardo

[Gambas:Video CNBC]

(gus)

from CNBC Indonesia https://ift.tt/2pyebTt
via IFTTT