Setelah Kantor Anies, Buruh Siap 'Serbu' Kemenaker Besok

Jakarta, CNBC Indonesia - Ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggelar aksi unjuk rasa di kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Kamis (31/10/2019). Sebelumnya, pada Rabu (30/10), massa buruh juga berdemo di kantor Balaikota, tempat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berkantor.

Mereka yang datang berasal dari Jakarta, Banten dan Jawa Barat. Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, dalam aksi itu, KSPI menuntut PP 78/2015 tentang Pengupahan segera direvisi.

Buruh meminta Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang baru seminggu resmi menduduki jabatannya segera mengabulkan tuntutan buruh. Menurut Iqbal, Presiden Jokowi sudah berulangkali menegaskan sikapnya untuk merevisi PP 78/2015 tentang pengupahan.

"Selama ini pemerintah mendorong adanya dialog sosial. Tetapi giliran menetapkan kenaikan upah minimum dilakukan secara sepihak. Ini menunjukkan sikap anti demokrasi," kata Said Iqbal dalam keterangan tertulis kepada CNBC Indonesia, Rabu (30/10/2019).

Berdasarkan PP 78/2015 diatur formula kenaikan UMP/UMK berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional.

Alhasil, kenaikan UMP/UMK tahun 2020 adalah sebesar 8,51%. KSPI menuntut kenaikan UMP/UMK 2020 berkisar antara 10%-15%.

Selain upah, buruh juga menolak PP 75/ 2019 terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan. KSPI menilai, kenaikan iuran BPJS Kesehatan sangat merugikan rakyat. Apalagi kenaikan tersebut dilakukan di tengah perekonomian yang sedang sulit.

"Pemerintah harus sadar, iuran BPJS akan ditanggung satu keluarga. Jika dalam satu keluarga terdiri dari 5 orang, maka untuk Kelas 3 harus membayar Rp210 ribu per bulan. Bayangkan masyarakat di Kebumen dan Sragen yang UMK hanya Rp1,6 juta. Mereka harus mengeluarkan 10% lebih untuk membayar BPJS. Itu akan mencekik rakyat kecil," kata Iqbal. (hoi/hoi)

from CNBC Indonesia https://ift.tt/2qXcijY
via IFTTT