"Kalau dibandingkan realisasi September 4,6 juta KL atau sekitar 70 persen. Untuk perhitungan sampai akhir Oktober masih berlangsung," ungkap Direktur Bioenergi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Andriah Feby Misnah saat dihubungi Rabu (30/10/2019) malam.
B20 menjadi salah satu langkah yang ditawarkan pemerintah untuk menekan impor. Defisit neraca dagang menjadi salah satu permasalahan ekonomi di republik ini. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat defisit neraca dagang di bulan September 2019 sebesar US$ 160 juta.
Presiden Joko Widodo menekankan perlunya peningkatan lifting sehingga implementasi energi baru terbarukan bisa lebih cepat. Khususnya percepatan mandatory dari B20 menjadi B30, dan nanti melompat ke B50 dan B100.
Dari B20 tahun depan akan ditingkatkan menjadi B30. Melalui kebijakan B30, hitungan Kementerian ESDM diperlukan setidaknya 9,6 juta KL FAME untuk mendukung B30 di 2020.
Jokowi meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bersama jajaran di bawah koordinasinya untuk berupaya menekan angka CAD maupun defisit neraca perdagangan.
"Bahwa peningkatan investasi terus bisa kita lakukan dan dalam saat bersamaan kita juga bisa mengurangi ketergantungan pada barang impor khususnya impor BBM yang sangat memberikan dampak yang sangat besar," katanya, Rabu (30/10/2019).
B20 resmi diluncurkan pemerintah pada 31 Agustus 2018. Sehari kemudian atau 1 September 2018, setiap SPBU wajib salurkan bahan bakar solar dengan campuran minyak sawit sebanyak 20% ke pengguna kendaraan.
"Kami bersyukur sesuai dengan rencana hari ini me-launching pelaksanaan B20 baik PSO (subsidi) maupun non-PSO," kata Menko Perekonomian saat itu Darmin Nasution di Kemenko Perekonomian, Jumat (31/8/2019).
(miq/miq)from CNBC Indonesia https://ift.tt/2C3WNsx
via IFTTT
0 Comments:
Post a Comment