Kebut Infrastruktur di Periode II, Jokowi Butuh Rp6.000 T

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam beberapa tahun terakhir gencar melakukan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah, terutama di luar Jawa untuk mewujudkan Indonesia sentris, tak Jawa sentris.

Jokowi telah memastikan bahwa pembangunan infrastruktur akan tetap dilanjutkan di periode kedua pemerintahannya, selain fokus pada pembenahan sumber daya manusia (SDM). Namun harus diakui, dibutuhkan dana yang tidak sedikit untuk merealisasikan keinginan tersebut.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengemukakan bahwa kebutuhan pembangunan infrastruktur pemerintah di periode 2020 - 2024 mencapai Rp 6.000 triliun.

"Kebutuhan infrastruktur lima tahun ke depan di atas Rp 6.000 triliun," jelas Bambang di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (18/10/2019).

Bambang mengemukakan, kebutuhan dana ribuan triliun itu tentu tidak bisa dipenuhi sepenuhnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun bantuan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Sisanya berarti tetap harus mengajak swasta. Sekarang bagaimana kita bisa menyiapkan skema yang bisa menarik swasta masuk," kata Bambang.

Selama ini, perencanaan pembangunan memang kerap kali dieksekusi melalui kas keuangan negara. Namun, diperlukan pendanaan non APBN yakni melalui skema yang dinamakan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

"Untuk bisa mengakomodasi hal tersebut diperlukan alternative financing atau creative financing tadi baik dengan PPP maupun skema investasi swasta langsung (PINA)," kata Bambang.

"Tahun ini financial close ditarget Rp 80 triliun. Sejauh ini sudah hampir tercapai Rp 50 triliun dan tahun lalu juga sudah tercapai lebih dari Rp 30 triliun. Jadi swasta Indonesia luar negeri, investor sudah mulai terbiasa masuk di infrastruktur," katanya. (hoi/hoi)

from CNBC Indonesia https://ift.tt/31rIxEz
via IFTTT